"Tim penanggulangan kemiskinan itu dibentuk mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten hingga tingkat kecamatan, agar penyaluran KPS dan program pro rakyat lainnya tepat sasaran," kata Agung Laksono saat memantau penyerahan secara langsung KPS di Kota Pontianak, Rabu.
Agung menjelaskan, tentunya kerja tim tersebut juga tidak terlepas dari bantuan pemda hingga tingkat kecamatan dan kelurahan, karena mereka yang mengetahui betul perkembangan masyarakatnya dan wajib melaporkan perkembangan tersebut kepada pemerintah.
"Itulah bentuk pengawasan kami terhadap penyaluran KPS agar tepat sasaran, yakni diberikan pada masyarakat yang benar-benar tidak mampu," ungkapnya.
Ia berharap, nantinya, kalau ada perubahan-perubahan terkait masyarakat penerima KPS, harus terlebih dahulu melalui musyawarah tingkat desa atau kampung, misalnya warga penerima bantuan pro rakyat di desa itu dicoret sebanyak 25 kepala keluarga (KK) karena dinilai sudah keluarga sejahtera.
"Sehingga bisa masuk 25 lagi KK yang baru, apabila ada yang tidak mampu, kalau tidak ada maka penerima bantuan tersebut berkurang," ungkapnya.
Menkokesra saat melihat dan menyerahkan langsung KPS kepada masyarakat penerima bantuan tersebut di Kota Pontianak menyatakan, setelah melihat secara langsung, rata-rata penerima KPS memang sudah tepat sasaran.
"Saya tidak melihat pemberian KPS ini diberikan pada masyarakat yang tergolong mampu," ungkapnya.
Agung menambahkan, penerima KPS, dan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sekitar sekitar 60 juta hingga 65 juta jiwa, atau sekitar 25 persen dari penduduk Indonesia.
"Penerima KPS, adalah masyarakat yang punya penghasilan pas-pasan, tanggungannya cukup banyak sehingga layak menerima program bantuan pemerintah tersebut," ujarnya.
Agung menjelaskan kedepan dengan dikeluarkannya KPS ini, akan diproyeksikan nantinya satu kartu untuk berbagai macam program pro rakyat seperti ada program Raskin bisa menggunakan KPS, ada program BLSM juga bisa menggunakan KPS.
"Sehingga masyarakat yang kurang mampu, nantinya cukup menggunakan KPS untuk mendapatkan berbagai macam program bantuan yang sifatnya pro rakyat," ujarnya.
Kalau keadaan masyarakat tersebut nantinya sudah sejahtera, maka akan dicoret dalam mendapatkan KPS, kata Menkokesra.